UPDATE NEWS | Selasa, 20 Februari 2014

RAKOR SEBAGAI BAGIAN DARI PENUNTASAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
Kamis, 15 September 2016 | 09:14:29 WIB | Dibaca: 2846 Kali


Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Oki Permana, SKM, M.Kes dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sedang memberikan materi sebagai narasumber pada Rakor Kesra Bidang Kesehatan di Kabupaten Tebo pada tanggal 9 agustus 2016

PEMBUKA

Kata orang yang tidak bijak, rakor itu hanya menghabiskan uang negara. Selesai acara rakor, peserta dapat uang saku (jika ada) atau minimal perut kenyang menyantap suguhan konsumsi. Tindak lanjut rakor menjadi formalitas dan tidak digarap dengan serius. Yang penting SPJ pelaksanaan rakor selesai dan tinggal merancang rakor untuk tahun berikutnya. Benarkah? Kalau anda bagian dari mereka yang tidak bijak, maka anda akan menjawab benar. Tulisan berikut akan menyajikan pelaksanaan beberapa rakor di Biro Kesramas. Untuk mengetahui secara bijak tentang rakor, tentu kita harus mengkaitkan dengan keberadaan biro dan apa yang diharapkan dari rakor.

Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi sebagai bagian dari Setda Provinsi Jambi memiliki fungsi koordinatif terkait permasalahan pada bidang kesra dan kemasyarakatan. Keberadaan program pemerintah pada instansi teknis selaiknya menjadi bahan bagi Biro Kesramas untuk dijadikan salah satu isu dalam pelaksanaan kegiatan yang ada. Guna menajamkan fungsi koordinasinya, Biro Kesramas menyelenggarakan sejumlah rakor yang pelaksanaannya tersebar pada bagian yang ada.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kesra Bidang Kesehatan dan Rapat Koordinasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) adalah dua diantara sekian banyak kegiatan rakor yang dilaksanakan oleh Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi. Apa yang dicari dari pelaksanaan rakor ini sebenarnya? Guna menjawab pertanyaaan ini, tentu kita harus menelisik target keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kegiatan itu sendiri. Keluaran dari kegiatan yang terdapat pada Bagian Kesehatan, khususnya Subbag Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan adalah adanya rekomendasi. Sedangkan untuk target hasilnya (outcome) adalah rekomendasi yang menjadi kebijakan. Itulah yang dicari dari pelaksanaan rakor tersebut. Sekarang akan disajikan gambaran dari pelaksanaan kedua rakor tersebut.

RAKOR KESRA BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BUNGO DAN TEBO

Pelaksanaan Rakor Kesra Bidang Kesehatan diarahkan pada adanya rekomendasi dan kebijakan pada Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya. Penetapan indikator berupa rekomendasi dan kebijakan memang sesuai dengan kapasitas biro dan diharapkan berkontribusi mendukung pencapaian visi Jambi Tuntas 2021. Topik pelaksanaan rakor adalah terkait Program Kesehatan Ibu dan Anak, Advokasi Kebijakan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Pemilihan Kabupaten Bungo dan Tebo didasarkan pada responsivitas dan kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik dalam koordinasi kesehatan. Disamping itu, terkait Kabupaten/Kota Sehat (KKS), Kabupaten Tebo berencana akan mengikuti verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional. Kegiatan Rapat Koordinasi ini dilakukan melalui perjalanan dinas dalam daerah yang berlangsung dari tanggal 07 s.d 09 Agustus 2016.  Pertemuan dibuka oleh Asisten yang membidangi kesehatan baik pada Setda Kabupaten Bungo maupun Tebo yang dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Pada rakor di Kabupaten Tebo, Staf Ahli Bidang Kesra juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Sebagai penutup, peserta rakor membahas rekomendasi dengan mengacu pada permasalahan program Kesehatan Ibu dan Anak, Advokasi Kebijakan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Narasumber pelaksanaan rakor adalah dr. Dian Agustina Rozy  (Kabid Yankes di Dinas Kesehatan  Provinsi Jambi) , Oky Permana, SKM. M.Kes (Kabid Bina Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi), dan Peni Suwarti, ST (staf pengelola program Kabupaten/Kota Sehat).

Dari pelaksanaan Rapat Koordinasi terdapat sejumlah hasil/informasi sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan rakor bertempat di Ruang Rapat Setda Kabupaten Bungo dan Tebo dengan dihadiri undangan para pejabat atau yang mewakili yang merupakan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan program Kesehatan Ibu dan Anak, Advokasi Kebijakan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten Bungo dan Tebo;
  2. Rekomendasi yang dibahas dan disepakati bersama oleh peserta pada rakor di Kabupaten Bungo dan Tebo adalah :

Kabupaten Bungo

-    Menindaklanjuti hasil pelaksanaan Rakor Kesra Bidang Kesehatan secara berjenjang di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Dusun;

-    Mengoordinasikan pengalihan aset Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/ Pondok Bersalin Desa (Polindes) termasuk tanah dan bangunan yang masih menjadi aset Pemda Kabupaten ke Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku;

-    Membangun komitmen bersama lintas SKPD/instansi terkait dalam rangka akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);

-    Melakukan gerakan bersama pemberian tablet tambah darah pada remaja putri umur 12-18 tahun sebanyak 1 (satu) tablet setiap minggu secara rutin di sekolah/madrasah;

-    Meningkatkan peran posyandu dalam program kesehatan ibu dan anak:

-    Membuat kegiatan bersama antara Dinas Kesehatan dan Kankemenag Kabupaten/Kota dalam konseling/penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan;

-    Membuat kegiatan bersama antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam pemantapan program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) di sekolah/madrasah.

Kabupaten Tebo

-    Mendorong penggunaan dana desa melalui Perbub Petunjuk Tenis Pemanfaatan Dana Desa yang mendukung Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);

-    Memperkuat kelembagaan Kabupaten/Kota Sehat secara berjenjang dari Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai Desa/Kelurahan;

-    Meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat secara optimal melalui pertemuan Tim Pembina KKS/Forum KKS secara berkala.

RAKOR UKS/M DI KABUPATENTANJABBAR DAN BATANG HARI

Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi selaku koordinator pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) pada tahun anggaran 2016 ini dan dalam rangka mendukung visi Jambi Tuntas 2021 juga mempunyai agenda pelaksanaan rakor yang nantinya menjadi landasan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Tema rakor adalah Koordinasi Kebijakan Antar Lintas Sektor dalam Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Provinsi Jambi. Pelaksanaan rakor ini mendatangkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan BPOM di Jambi dengan pelaksanaan rakor di Kabupaten Tanjabbar dan Batang Hari. Pemilihan Kabupaten Tanjabbar dan Batang Hari didasarkan pada asumsi bahwa keberadaan Tim Pembina UKS/M sudah cukup solid dan berjalan dengan baik. Kegiatan Rapat Koordinasi ini dilakukan melalui perjalanan dinas dalam daerah yang berlangsung dari tanggal 02 s.d. 03 Agustus 2016. Pada kedua rakor ini, Kabag yang membidangi kesra pada Setda Kabupaten Tanjabbar dan Batang Hari berkenan membuka acara secara langsung. Pertemuan dimulai dengan penyampaian materi dari narasumber dan diakhiri dengan pembahasan rekomendasi. Narasumber pada rakor ini adalah Ns.Gustina Hernawati, S.Kep (staf pengelola program UKS/M pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi) dan Sarino. S.Farm, Apt  (auditor pengawas makanan BPOM di Jambi).

Dari pelaksanaan rakor yang dilakukan, didapat hasil/informasi sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan rakor bertempat di Ruang Pola Setda Kabupaten Tanjabbar dan di ruang Rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari. Undangan yang hadir adalah para pejabat atau yang mewakili yang merupakan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M di Kabupaten Tanjabbar dan Batang Hari;
  2. Permasalahan yang mendapat sorotan adalah penganggaran, pelaksanaan pembinaan, standar pelaporan, dan pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Jambi, pengawasan pangan jajanan anak sekolah, pemanfaatan hasil penjaringan kesehatan di sekolah/madrasah, koordinasi program pada Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) dengan Dikdas dan Dikmen, serta pembiayaan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD);
  3. Rekomendasi yang dibahas bersama oleh Tim Pembina UKS/M Provinsi Jambi dengan Tim Pembina UKS/M Kabupaten Tanjabbar dan Kabupaten Batang Hari adalah :

Kabupaten Tanjabbar

-    Melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada Sekretariat Tim Pembina UKS/M secara berjenjang;

-    Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui pelibatan lintas sektor/lintas program dalam forum rapat pelaksanaan kegiatan;

-    Menginventarisir kebijakan terkait program pembinaan dan pengembangan UKS/M baik yang berupa Perda/Pergub/Surat Edaran Kepala Daerah/Himbauan Kepala Instansi;

-    Menerbitkan setiap tahun kebijakan yang mendukung pelaksanaan program PHBS di sekolah/Pembinaan dan Pengembangan UKS/M;

-    Melibatkan camat dalam pelaksanaan pembinaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;

-    Mendorong penganggaran secara berjenjang untuk program pembinaan dan pengembangan UKS/M dari TP UKS/M Kabupaten sampai kecamatan;

-    Melakukan pembinaan terhadap pihak kecamatan agar lebih memahami program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara rutin melalui rakor atau forum/kegiatan lainnya;

-    Melakukan pembinaan di sekolah/madrasah sebelum pelaksanaan lomba ataupun diluar konteks lomba  khususnya oleh unsur TP UKS/M Kecamatan.

Kabupaten Batang Hari

-      Melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada Sekretariat Tim Pembina UKS/M secara berjenjang;

-      Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui pelibatan lintas sektor/lintas program dalam forum rapat pelaksanaan kegiatan;

-      Menginventarisir kebijakan terkait program pembinaan dan pengembangan UKS/M baik yang berupa Perda/Pergub/Surat Edaran Kepala Daerah/Himbauan Kepala Instansi;

-      Menerbitkan setiap tahun kebijakan yang mendukung pelaksanaan program PHBS di sekolah/Pembinaan dan Pengembangan UKS/M;

-      Mengkoordinasikan pemanfaatan hasil Penjarkes sesuai kebutuhan peserta didik dengan pihak sekolah/madrasah dan puskesmas;

-      Mengkoordinasikan pengawasan pangan jajanan anak sekolah/madrasah dengan BPOM di Jambi dan pihak/instansi terkait lainnya;

-      Mengintegrasikan kegiatan pada Bidang Pendidikan Non Formal dengan Bidang Dikdas dan Dikmen dalam program pembinaan dan pengembangan UKS/M.

 

TINDAK LANJUT RAKOR

Dalam Nota Dinas Kepala Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi Nomor : ND-607/SETDA.KESRAMAS-4.1/VIII/2016 Hal Laporan Rekomendasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi UKS/M dan Rapat Koordinasi Kesra Bidang Kesehatan Tanggal 24 Agustus 2016, Gubernur Jambi mendisposisi persetujuannya untuk membuat Surat Edaran Gubernur Jambi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rakor dimaksud.

Sebagai tindak lanjut nyata, Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi sebenarnya juga telah memproses 3  (tiga) Surat Edaran Gubernur Jambi sebagai tindak lanjut Rakor yakni :

  1. Surat Edaran Nomor :2029/SE/SETDA.KESRAMAS-4.1/VIII/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Dukungan Pemanfaatan Dana Desa untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;
  2. Surat Edaran Nomor :2092/SE/SETDA.KESRAMAS-4.1/VIII/2016 Tanggal 31 Agustus 2016  tentang Verifikasi Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Jambi ;
  3. Surat Edaran Nomor : 2201/SE/SETDA..KESRAMAS-4.1/IX/2016 tanggsl 14 September 2016 tentang Dukungan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

PENUTUP (SIGNIFIKANSI RAKOR)

Pelaksanaan rakor di Biro Kesramas memang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi Jambi Tuntas 2021. Hal ini terkait dengan salah satu misi dari Jambi Tuntas yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender. Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi tentunya harus berkontribusi dalam pencapaian misi tersebut yang salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan rakor dengan output dan outcome berupa rekomendasi dan kebijakan. Kebijakan berupa Surat Edaran Gubernur Jambi diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemda Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan. Meski surat edaran hanya bersifat menghimbau dan tidak mengikat, namun sebenarnya bisa menjadi dasar untuk pelaksanaan koordinasi dan penganggaran sebagaimana isi dari surat edaran yang biasanya memang terkait dukungan pelaksanaan koordinasi dan penganggaran program tertentu. Kita memang harus serius menindaklanjuti hasil rakor dengan memformulasikan sejumlah kebijakan yang salah satunya melalui surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Jambi. Jadi, rakor bukanlah akhir pada dirinya sendiri (an end unto itself). Rakor adalah starting point penajaman koordinasi yang dapat menjadi entry point penuntasan masalah, peningkatan capaian program, diseminasi informasi, dan landasan penganggaran. Tentu banyak justifikasi yang bisa kita kemukakan. Pada esensinya, rakor harus menjadi lebih bermakna dengan tindak lanjut yang relevan agar tidak dicap sebagai pemborosan uang negara baik oleh mereka yang bijak apalagi yang tidak bijak. SEKIAN

Sumber: BAGIAN KESEHATAN DAN PP, SUBBAG KESMASLING



BERITA TERBARU


GALLERY KEGIATAN

ONLINE SURVEY

Bagaimana Menurut Anda Informasi Yang kami Sediakan?
Sangat Lengkap
Lengkap
Tidak lengkap
Sangat Tidak Lengkap

PENGUMUMAN PEMKAB

Semua Pengumuman