UPDATE NEWS | Selasa, 20 Februari 2014

SURPLUS KEBIJAKAN DITENGAH DEFISIT ANGGARAN
Jumat, 16 Desember 2016 | 07:19:48 WIB | Dibaca: 933 Kali


Kabag Kesehatan dan PP, H. Edi Supriadi, SH, M.Kes didampingi Kasubbag Kesmasling, Tedi Kertopati, SS sedang memberi arahan dalam salah satu kegiatan Rakor Kesra Bidang Kesehatan yang outcomenya adalah kebijakan berupa Surat Edaran Gubernur Jambi

LATAR BELAKANG

Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada sejumlah besar pemerintah daerah (PMK Nomor 125/PMK.07/2016) adalah kebijakan yang dikeluarkan akibat defisit anggaran. Pemerintah Provinsi Jambi adalah salah satu dari  169 pemerintah daerah yang mengalami penundaan Dana Alokasi Umum (DAU). Defisit anggaran tersebut berdampak pada perlunya dilakukan rasionalisasi melalui pengurangan pembiayaan dan self blocking pelaksanaan sejumlah kegiatan. Imbas dari pengetatan anggaran memang berpengaruh pada intensitas pelaksanaan kegiatan pemerintah. Sejumlah kegiatan terpaksa tidak dilaksanakan karena perlunya efisiensi anggaran. Di satu sisi, kita bisa melihat ini sebagai sebuah momen untuk mengkaji anggaran apa yang memang dibutuhkan. Efisiensi menjadi eufemisme karena secara teori sebenarnya kesenjangan (gap) antara perencanaan dan implementasi semakin melebar. Sisi baik (bright side) yang muncul adalah pengkondisian untuk menata anggaran secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien. Satu hal lagi yang dapat kita kaji secara mendalam adalah output dan outcome kegiatan yang seharusnya mendapat porsi perhatian yang sama dengan nominal rupiah pada  dokumen anggaran. Tulisan ini akan membahas pencapaian output dan outcome kegiatan pada Subbag Kesmasling di tengah kesulitan fiskal yang mendera.

KELUARAN (OUTPUT) DAN HASIL (OUTCOME) KEGIATAN PADA SUBBAG KESMASLING

Kegiatan pada Subbag Kesmasling adalah Kegiatan Koordinasi Program Terkait Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, Lomba Sekolah Sehat dan Pembinaan Kesekretariatan Tim Pembina UKS/M dan Kegiatan Rapat Koordinasi Kesra Bidang Kesehatan. Target dari kegiatan dimaksud pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No.

Kegiatan

Target output

Target outcome

1.

Kegiatan Koordinasi Program Terkait Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, Lomba Sekolah Sehat dan Pembinaan Kesekretariatan Tim Pembina UKS/M

2 rekomendasi

2 kebijakan

2.

Kegiatan Rapat Koordinasi Kesra Bidang Kesehatan

3 rekomendasi

1        kebijakan

 

Sinergitas target biro ini dapat dikaitkan dengan target Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang telah menetapkan salah satu target indikator kinerjanya adalah persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS minimal 1 kebijakan baru pertahun dengan persentase kabupaten/kotanya pada tahun 2016 ini adalah 40 persen (5 surat edaran). Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota pada tahun tersebut.

Berikut adalah rekomendasi dari pelaksanaan Rakor Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah :

-        Kita perlu menyampaikan Surat Edaran Gubernur Jambi guna menegaskan peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mendukung program pembinaan dan pengembangan UKS/M;

-        Pemerintah Provinsi Jambi mensinergikan kegiatan pada instansi vertikal antara lain dengan BPOM di Jambi terutama terkait dengan pangan jajanan anak sekolah yang dukungan kebijakannya melalui Surat Edaran Gubernur Jambi terkait keamanan pangan jajanan anak sekolah.

Sedangkan untuk kegiatan Rapat Koordinasi Kesra Bidang Kesehatan, rekomendasinya adalah sebagai berikut :

-        Kesehatan Ibu dan Anak merupakan program prioritas yang terkait penurunan angka kematian ibu dan bayi yang selama ini masih menjadi permasalahan utama bidang kesehatan;

-        Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi;

-        Dukungan kebijakan bidang kesehatan perlu dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kota melalui penerbitan produk hukum berupa Perda, Perkada/Perwako, Keputusan Kepala Daerah, dan Surat Edaran Kepala Daerah.

Berdasarkan rekomendasi dimaksud, Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi menerbitkan surat edaran gubernur yang merupakan pencapaian target outcome. Disamping surat edaran dalam konteks pencapaian target, kita juga menerbitkan sejumlah surat edaran sebagai hasil koordinasi yang dilakukan. Data-datanya dapat disimak dari tabel berikut :

 

No.

Perihal Surat Edaran

Nomor/Tanggal Surat

Keterangan

1.

Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah/Madrasah

2349/SE/SETDA.KESRAMAS-4.1/IX/2016

30 September 2016

Pencapaian target outcome

2.

Dukungan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)

2201/SE/SETDA.KESRAMAS-4.1/IX/2016

14 September 2016

Pencapaian target outcome

3.

Verifikasi Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi Jambi

2092/SE/SETDA.KESRAMAS-4.1/VIII/2016

31 Agustus 2016

Pencapaian target outcome

4.

Dukungan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

2029/SE/SETDA.KESRAMAS-4.1/VIII/2016

24 Agustus 2016

 

Hasil koordinasi

5.

Sinergitas Program Lingkungan Bersih Sehat (LBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dengan Program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga (TP PKK)

1960/SE/SETDA.KESRAMAS-4.1/VIII/2016

18 Agustus 2016

Hasil koordinasi

6.

Dukungan Program Penjarinagn Kesehatan Melalui Wadah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)

1786/SE/SETDA.KESRAMAS-4.1/VII/2016

27 Juli 2016

Hasil koordinasi

7.

Dukungan Kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah/Madrasah

1353/SE/SETDA.KESRAMAS-4.1/VI/2016

03 Juni 2016

Hasil koordinasi

8.

Dukungan Kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) untuk Pencegahan Penularan HIV-AIDS

1354/SE/SETDA.KESRAMAS-4.1/VI/2016

03 Juni 2016

Hasil koordinasi

9.

Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit

914/SE/SETDA.KESRAMAS-4.1/VI/2016

21 April 2016

Hasil koordinasi

10.

Dukungan Program Desa Pangan Aman di Provinsi Jambi

354/SE/SETDA.KESRAMAS-4.1/VI/2016

24 Februari 2016

Hasil koordinasi

 

Sebagai tambahan dan  dukungan pencapaian target Kementerian Kesehatan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Biro Kesramas juga mendorong kabupaten/kota terutama Bagian yang Membidangi Kesra Setda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi untuk melakukan hal yang sama. Untuk Surat Edaran Bupati/Walikota di Provinsi Jambi yang dilaporkan kepada Biro Kesramas, datanya adalah sebagai berikut :

 

No.

Perihal Surat Edaran

Nomor/Tanggal Surat

Kabupaten/Kota

1.

Dukungan Kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah/Madrasah

440.1/1445/2016

Tanggal 30 Juni 2016

Batang Hari

2.

Optimalisasi dan Dukungan Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di Kabupaten Batang Hari

441.5/1973/Kesra

Tanggal 30 September 2016

Batang Hari

3.

Sinergitas Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Yakni Lomba Sekolah Sehat (LSS) dan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

400/2494/AKRK/2016

Tanggal 08 September 2016

Tanjung Jabung Barat

4.

Dukungan Kebijakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) di Sekolah/Madrasah Dalam Kota Jambi

440/1071/Kesra

Tanggal 01 September 2016

Kota Jambi

5.

Gerakan Bersih Lingkungan

025/124/ADM.KESRA/2016

Tanggal 29 September 2016

Kerinci

6.

Dukungan Kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah/Madrasah

406/1448/Kesramas/2016

Tanggal 31 Oktober 2016

Bungo

7.

Dukungan Program Penjaringan Kesehatan Melalui Wadah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)

2651/SE/SETDA/IX/2016

Tanggal 26 September 2016

Tanjung Jabung Timur

 

Jika ditilik lebih mendalam sebenarnya jumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Subbag Kesmasling jauh melebihi target kebijakan. Ini menyiratkan beberapa hal yakni : (1) kebijakan yang dikeluarkan sebagian tidak terkait dengan pelaksanaan rakor, (2) Subbag Kesmasling mengeluarkan kebijakan tanpa keterkaitan dengan anggaran yang telah dialokasikan, (3) koordinasi yang dilakukan diluar konteks rakor lebih banyak menghasilkan surat edaran, dan (4) kebijakan yang dikeluarkan terkait rakor melalui proses yang berbeda dengan kebijakan surat edaran lainnya. Untuk target Kementerian Kesehatan, data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2016 ini targetnya telah tercapai. Usaha yang dilakukan Biro Kesramas pada esensinya adalah bagian dari dukungan terhadap kegiatan pada instansi teknis.

Sebagai tindak lanjut administratif, semua Surat Edaran Gubernur Jambi dimaksud juga sudah kembali disampaikan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi melalui Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Jambi Nomor : S-2600/SETDA.KESRAMAS-4.1/XI/2016 Tanggal 01 November 2016 Hal Kompilasi Surat Edaran Gubernur Jambi Bidang Kesehatan Tahun 2016. Kita juga telah menyampaikan Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Jambi Nomor : S-2762/SETDA.KESRAMAS-4.1/XI/2016 Tanggal 18 November 2016  kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bentuk laporan terkait dukungan kebijakan yang telah kita lakukan pada tahun 2016 ini baik melalui Surat Edaran Gubernur Jambi maupun Surat Edaran Bupati/Walikota yang dibuat berdasarkan koordinasi Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi dengan Bagian yang Membidangi Kesra Setda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

SIMPULAN

Kebijakan yang ditelurkan oleh Biro Kesramas pada bidang kesehatan tentu diharapkan dapat memberi dasar terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik yang terdapat pada instansi teknis maupun kegiatan pada biro sendiri. Fungsi surat edaran sebagai sebuah kebijakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

-            Alat informasi target/hasil pencapaian program/kegiatan;

-            Alat informasi/diseminasi peraturan pemerintah/menteri;

-            Penguatan dasar hukum pelaksanaan program/kegiatan;

-            Bentuk dukungan program/kegiatan yang ada di instansi teknis;

-            Diseminasi  informasi hasil pelaksanaan pertemuan/rakor/sosialisasi.

Target output dan outcome program dan kegiatan berupa kebijakan memang menjadi nafas bagi gerak koordinasi yang dijalankan oleh biro. Fungsi pengoordinasian kebijakan memang selaiknya tercermin dari produk kebijakan yang salah satunya berbentuk surat edaran dimaksud. Pertanyaan pentingnya apakah target ini bisa dicapai tanpa adanya rakor. Kalau kita mengacu pada rekomendasi, jelas bahwa peneluran rekomendasi harus didahului dengan rakor yang dibiayai melalui penganggaran yang ada. Pencapaian target ini tentunya diarahkan sebagai hasil dari pelaksanaan rakor yang dibiayai melalui anggaran. Disinilah signifikansi korelasi penganggaran yang memang sebagian ditujukan bagi pelaksanaan rakor dengan keluaran dan hasil kegiatan. Dengan adanya pelaksanaan rakor tentunya target akan tercapai. Jadi, rekomendasi adalah sebuah proses formal yang mendahului adanya kebijakan dalam konteks penganggaran. Namun, kita perlu juga menggarisbawahi bahwa peneluran sebuah kebijakan dapat dilakukan dengan melalui proses lainnya. Proses yang mendahului keluarnya surat edaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

-            hasil koordinasi : komunikasi dengan instansi teknis, rapat;

-            tindak lanjut pertemuan (RTL/rekomendasi pertemuan);

-            inisiatif Biro Kesramas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat.

Guna meningkatkan pencapaian tersebut pada level pemerintah daerah kabupaten/kota, kita juga memanfaatkan jalur koordinasi yang memang sudah ada. Permintaan membuat surat edaran ini kita sandingkan dengan sejumlah kegiatan yang kita juga kordinasikan seperti Lomba Sekolah Sehat. Surat edaran bupati/walikota menjadi syarat kelengkapan syarat untuk mengikuti lomba. Ini adalah strategi khusus dalam mendukung pencapaian target kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pencapaian target yang dilakukan ditengah pengetatan anggaran menjadi lesson learnt bagaimana pencapaian target pada kegiatan nonfisik sebenarnya tidak selalu terkait dengan penganggaran. Penganggaran tetap mutlak ada karena tanpa penganggaran tentu gerak biro akan terbatas. Biro sendiri tentu perlu menjalankan perannya dengan lebih aktif dalam mengoordinasikan kebijakan. Data kebijakan yang dipaparkan disini adalah bagian dari usaha inventarisasi pencapaian yang dilakukan. Jika didata secara lebih mendalam, kebijakan yang dihasilkan oleh biro tentu akan lebih banyak. Pada level pemerintah daerah kabupaten/kota kebijakan yang dihasilkan tentu juga akan lebih banyak. Namun memang kelemahan dari sisi administrasi adalah tidak terhimpunnya data dengan baik. Pelaporan yang dilakukan tidak atau belum mencakup bukti fisik apa yang telah dihasilkan dalam bingkai target output dan outcome sebagaimana disajikan di atas. Hal ini seharusnya menjadi perhatian kita semua dalam menerjemahkan bagaimana pelaporan itu seharusnya dilakukan dan bagaimana menata pengelolaan anggaran yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada biro. Sebagai penutup, kita tentu berharap sekelumit hasil kinerja ini dapat berkontribusi dalam pencapaian visi Jambi TUNTAS 2021.

Sumber: BAGIAN KESEHATAN DAN PP, SUBBAG KESMASLING



BERITA TERBARU


GALLERY KEGIATAN

ONLINE SURVEY

Bagaimana Menurut Anda Informasi Yang kami Sediakan?
Sangat Lengkap
Lengkap
Tidak lengkap
Sangat Tidak Lengkap

PENGUMUMAN PEMKAB

Semua Pengumuman