UPDATE NEWS | Selasa, 20 Februari 2014



PEMBUKAAN RAKOR HUKUM SE PROVINSI JAMBI

Kamis, 04 Desember 2014 | 16:53:17 WIB | Dibaca: 1535 kali

KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA HARUS MAKSIMAL

             Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, H.Ridham Priskap, SH,MH,MM menyatakan bahwa koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota harus maksimal. Hal tersebut dikemukakan oleh Sekda dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, bertempat di Diamond Room Hotel Golden Harvest, Kota Jambi, Rabu (26/11) malam.

Jangan ada kabupaten/kota yang lepas koordinasi atau loss dengan provinsi, koordinasi harus berjalan maksimal," ujar Sekda.
Otonomi (daerah) tetap, tetapi harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," ungkap Sekda.

             Sekda menjelaskan, sejalan dengan pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:


1. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota
2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya
3. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya
4. Melakukan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, peruhaban APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah
5. Melakukan pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekda menguraikan, dalam melaksanakan tugas tersebut, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:


1. Membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota
2. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
4. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota, dan
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

            Selain itu, terkait pentingnya rakor hukum tersebut, Sekda mengatakan bahwa bidang hukum merupakan salah satu masalah strategis dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu diupayakan secara terus-menerus untuk dilakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

            Dikatakan oleh Sekda, pemahaman terhadap peraturan yang berlaku merupakan keharusan dalam menjalankan pemerintahan agar tidak terjadi kesalahan kebijakan.
Selanjutnya, Sekda berpesan agar aparatur mampu mengharmonisasi berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan. 

            Ketua Panitia Pelaksana, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, H.Jaelani, SH,MH, dalam laporannya menyampaikan, kegiatan seperti ini dilaksanakan dua kali dalam setahun dalam rangka menyamakan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peran dan Fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

            Jaelani menyatakan, isu yang dibahas dalam rapat koordinasi ini adalah, 1.Permasalahan evaluasi dan klarifikasi Peraturan Daerah (Perda), dan 2.Evaluasi dan klarifikasi Perda sudah dilakukan, tetapi belum dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang akan memiliki implikasi-implikasi, diantaranya implikasi terhadap APBD.

Dikatakan oleh Jaelani, peserta rapat koordinasi ini berjumlah 44 orang, terdiri dari Ketua Badan Legislatif (Baleg) Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, serta Kasubag Hukum dan Perundangan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.


FILE PENDUKUNG

Tidak Ada File


GALLERY KEGIATAN

ONLINE SURVEY

Bagaimana Menurut Anda Informasi Yang kami Sediakan?
Sangat Lengkap
Lengkap
Tidak lengkap
Sangat Tidak Lengkap

PENGUMUMAN PEMKAB

Semua Pengumuman