UPDATE NEWS | Selasa, 20 Februari 2014

Tugas Pokok & Fungsi
Kamis, 20 November 2014 | 14:58:44 WIB | Dibaca: 11828 Kali


Berdasarkan Peraturan Daerah  Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010, Biro Kesejahteraan  Rakyat dan Kemasyarakatan merupakan salah satu Biro dalam lingkup Sekretaris Daerah Provinsi Jambi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada  Sekretaris Daerah, dengan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi   Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang juga telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2011 adalah membantuSekretariat Daerah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan bidang Kesejahteraan   Rakyat dan Kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

        Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
  2. pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan masyarakat;
  3. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan serta perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan pemberdayaan masyarakat serta kesbangpol sesuai Perundang-undagan yang berlaku;
  4. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan serta perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang agama dan haji sesuai Perundangundangan yang berlaku;
  5. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan serta perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  6. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan serta perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
  7. Pelaksanaan kegiatan tata usaha biro;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan seusia dengan tugas dan fungsinya.

 

        Dari tugas pokok dan fungsi  Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Bagian sebagai berikut :

        Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

        Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat;
  2. Melaksanakan perintah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan yang berkaitan dengan pendidikan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan kesbangpol;
  3. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan kesbangpol;
  4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pendidikan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan kesbangpol;
  5. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
  6. Mengoordinasikan peningkatan kehidupan sosial dan peningkatan  taraf hidup masyarakat miskin;
  7. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Biro yang berkaitan dengan pendidikan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan kesbangpol;
  8. Penyimpanan arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pendidikan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan kesbangpol serta mengoordinir tugas-tugas ketatausahaan Biro;
  9. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 Bagian Agama dan Haji mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang agama dan haji serta melaksanakan tugas yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

        Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Agama dan Haji  mempunyai fungsi :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian Agama dan Haji;
  2. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan bagi PNS dan masyarakat;
  3. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) mulai Tingkat Kabupaten/Kota sampai Tingkat Nasional dan Internasional;
  4. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan, seni dan budaya;
  5. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
  6. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama;
  7. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pondok Pesantren (Pontren), Pendidikan Keagamaan dan BAZDA;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

        Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi   mempunyai fungsi :

  1. Menyiapkan bahan-bahan, mengumpulkan peraturan perundang-undangan untuk pembinaan sosial dan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan sosial;
  2. Menyiapkan bahan-bahan, mengumpulkan peraturan perundang-undangan untuk pembinaan ketenagakerjaan dan petunjuk teknis peningkatan ketenagakerjaan;
  3. Menyiapkan bahan-bahan, mengumpulkan peraturan perundang-undangan untuk pembinaan masyarakat, transmigrasi dan petunjuk teknis peningkatan pelayanan penanganan  kesejahteraan masyarakat dan transmigrasi;
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  5. Membuat konsep pembinaan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait;
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang kesehatan pemberdayaan perempuan dan pembinaan KB sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

        Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

  1. Mengumpulkan data dan melakukan analisa dalam rangka penyiapan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan perempuan, penyusunan program pemberdayaan dalam rangka penghormatan martabat dan HAM bagi pemberdayaan perempuan;
  2. Menyusun perencanaan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan perempuan, organisasinya dan aktifitas lanjut;
  3. Meningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya kemampuan kelembagaan pengelola kemajuan pemberdayaan perempuan;
  4. Mengevaluasi kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan program serta kajian sebagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan termasuk pelaporan;
  5. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan pemberdaayaan perempuan;
  6. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan yang meliputi Kab/Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana;
  7. Menyusun rencana pelatihan bidang pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) serta pengarusutamaan gender diseluruh sektor pembangunan;
  8. Melaksanakan koordinasi, keterpaduan dan penyusunan rencana pengendalian;
  9. Evaluasi serta monitoring dan pelaporan;
  10. Melaksanakan koordinasi, keterpaduan kegiatan Instansi Pemerintah Swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam pembangunan pemberdayaan perempuan;
  11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan;
  12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja;
  13. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan manajemen gender;
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Berdasarkan Peraturan Daerah  Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, susunan organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi adalah sebagaimana disajikan pada halaman berikut :




GALLERY KEGIATAN

ONLINE SURVEY

Bagaimana Menurut Anda Informasi Yang kami Sediakan?
Sangat Lengkap
Lengkap
Tidak lengkap
Sangat Tidak Lengkap

PENGUMUMAN PEMKAB

Semua Pengumuman